Dewan Kota Minta Bank BJB Tangguhkan Angsuran ASN dan Pensiunan

HALLO  CIANJUR- Cianjur.

Ketua Dewan Kota,  Dian Rahadian berharap Gubernur Jabar segera  meminta dilakukannya  penangguhan kredit  Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan di Bank  BJB. Hal tersebut setelah banyak keluhan dan kekecewaan ASN dan Pensiunan  di Kabupaten Cianjur atas tidak adanya penangungan angsuran kredit.

“Pada dasarnya ASN+ pensiunan saat ini terkena  juga dampak covid 19, maka  Bank Jabar harus  ada kebijakan dan rasa empati  kepada  mereka  dalam  situasi wabah covid corona. Maka BJB jangan terus  mengejar provite, tapi BJB harus toleran,” ujar Dian Rahadian.

Disebutkannya,  ASN dan pensiunan costumer BJB  yang  paling setia, serta peminjaman kredit mereka larinya ke BJB, hampir 90% ASN dan pensiunan SK Ada di Bank Jabar, maka Bank BJB kepemilikan provinsi jabar, sehingga cukup beralasan  melalui Gubernur Jabar, Ridwan Kamil  untuk meminta segera kepada BJB segera  melakukan penangguhan kredit tersebut.

“ Mereka tiap bulan gajih dipotong oleh  BJB, kalo  ada penundaan minimal 3 bulan gajih dikembalikan kepada  ASN dan pensiunan sebagai  bekal hidup sehari hari selama ada penyebaran  corona,” ujarnya.

Dian  mengatakan, penundaan tagihan kredit ini diminta karena mengingatkan saat ini masyarakat banyak yang tidak bisa bekerja guna dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, kata Dian , masyarakat juga sedang dihadapkan dengan tingginya harga kebutuhan pangan. Karena itu diharapkan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya di  Cianjur  mempertimbangkan dan mengambil langkah cepat.

“Saya juga akan memohon  ke Gubernur  untuk segera menyurati bank, duduk bersama mencari solusi terkait penundaan pembayaran kredit bagi ASN dan Pensiunan” ujarnya.

Dian  menuturkan, permintaan dirinya juga memiliki dasar kuat, yaitu adanya instruksi dari Presiden Jokowi bahwa pemerintah telah meminta lembaga perbankan dan non perbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menunda tagihan kredit kepada debitur selama setahun. Khususnya yang punya nilai kredit dibawah Rp 10 miliar.

“Jadi sudah seharusnya perbankan mengambil langkah cepat menjalankan instruksi presiden dan mengeluarkan peraturan penundaan pembayaran kredit tersebut,”  Kata  Dian,

(Die RR HALLO Cjr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: