Bawaslu Kab. Cianjur Temukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur,  telah memproses tiga temuan dugaan pelanggaran terkait netralitas pegawai  Aparatur  Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran pada saat tahapan  pemilihan Kepala Daerah berlangsung.

Hal demikian dibenarkan  Tatang, anggota  Bawaslu Kab. Cianjur ketika dikonfirmasi Hallo Cianjur yang menyebutkan bahwa memang sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Cianjur  mendapatkan tiga temuan patut diduga adanya pelanggaran netralitas sebagai ASN.

“Yang pertama adanya seorang ASN di Cianjur  yang saat itu mendaftar menjadi bakal calon  sementara yang bersangkutan masih PNS dan sebagai kepala dinas. Hal tersebut sudah diproses dan dilaporkan ke Bawaslu Jawa Barat,” kata  Tatang.

Kemudian temuan kedua, disebutkannya adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dimana  salah seorang camat di Cianjur kota beserta Lurah yang menghadiri salah satu kegiatan pada acara deklarasi dukungan warga terhadap salah satu pasangan calon. Dan kedua pejabat tersebut ikut serta dalam deklarasi tersebut.

“Untuk temuan ke tiga terdapat di Cidaun, dimana ada pegawai Puskesmas yang ikut dalam kegiatan konsolidasi salah satu partai di Dapil 5, dan yang bersangkutan diduga ikut kegiatan tersebut,” ujar Tatang.

Menurut anggota Bawaslu Kab. Cianjur itu, ketiga temuan  tersebut sudah diproses  dan dilaporkan ke Bawaslu Jawa Barat, juga ditembuskan ke Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur.

Ditempat terpisah, ketika dimintai komentarnya  DR Yudi Junadi / PENGACARA PLT BUPATI menyebutkan secara struktur , masif dan sistematis saya pikir pemkab dalam Pilkada akan netral dan imparsial. Hal ini sudah diatur dalam  sejumlah regulasi. Jadi saya jamin untuk itu. Namun individual mungkin saja terjadi keberpihakan pada salah satu paslon dengan  segala alasannya.Silakan saja diperiksa sesuai dengan  perkaranya.

“ Kita juga harus mengingatkan dan sejaligus mengawasi jangan sampai Bawaslu , seperti menggejala dibeberapa daerah, gunakan kebijakan hukum yang populis. Dengan  memposisikan paslon incumbent sebagai  “lawan” demi popularitas.” Ujar DR.Yudi Junadi.

Dijelaskannya juga,  Kinerja Bawaslu juga harus ditelaah dan diawasi bersama.Audit kinerja dan keuangan harus dibuka kepublik sesuai  dengan  prinsip tranparansi anggaran. Sehingga masyarakat juga tahu “kesucian” Bawaslu sebagai  lembaga pengawas. Bawaslu harus  bersih, jangan sampai tersandera kasus. Kontrak pengadaan harus  dibuka ke publik.

(Die RR/HALLOCjr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: