Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bawaslu Menyimpang Dari Kepres 16 Tahun 2018.

HALLO CIANJUR- Cianjur.

Pengadaan barang  senilai 900 juta yang diperuntukan  sampai  ke Panwas Tingkat kecamatan di Kab.Cianjur simpang siur. Ada yang menganggap melanggar  kepres 16 thn 2018 karena tidak dilakukan lelang terbuka. Tapi  ada pula yang menyebutkan  hal tersebut aturannya sudah ditentukan propinsi.

Ketika dikonfirmasi kejelasan aturan yang mestinya dipakai,   Sekretaris Bawaslu Kabupaten Cianjur Agung Syarif Rahmatulloh ,S.Stp menyebutkan bahwa  sumber dana untuk mebeler dan elektronik tersebut dari APBD  atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) total anggaran 24 Milyar untuk Pilkada 2020.

Disebutkan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Cianjur Agung Syarif Rahmatulloh ,S.Stp dari total  anggaran tersebut, untuk anggaran mebeler  sekitar 900 juta  dengan rincian untuk sewa barang mebeler dan barang elektronik.

“ Tetapi begini jelasnya,  total anggaran sewa 2.500.000 perbulan, untuk mebeler Rp 1 juta, dan barang elektronik Rp.1.500.000,-  dikali 11 bulan dan di kali 32 kecamatan,” ujarnya.

Diakuinya pengadaan tersebut dilaksanakan sewaktu jaman Pak Iman, dan  penyaluran waktu itu  langsung ke kekecamatan, dilakukan oleh  pihak CV ke kecamatan. Namun saat ditanya soal sewa  dengan pengadaan barang yang dilkakukan oleh pihak CV dengan aturan lelang atau penunjukan, Disebutkannya bahwa  di Bawaslu ada aturan  bisa lelang, penunjukan langsung atau  penunjukan tidak langsung.

“ Penunjukan,  lelang dan tidak langsung masalah itu kurang tahu sebab  bukan jaman saya,  tetapi ketempuhan buntut maung. Bukan menyalahkan yang lain sebab  masalah jabatan. Saya ke sini  membereskan, semisal  barusan ada kecamatan yang komplen soal laptop mati,” Ujarnya.

Dan juga  menurut sumber Panwascam, barang yang diterima bukan membeli yang baru tetapi hanya menyewa  dan fakta dilapangan banyak barang yang diterima dalam kondisi rusak. Sekalipun hal demikian dibantah pihak Bawaslu Kab.Cianjur.

Sementara itu, ditempat terpisah Ketua Dewan Kota, Dian Rahadian menyebutkan bahwa  dengan pengadaan barang tersebut memiliki kejanggalan. Hal tersebut bukan saja dalam aturan lelang atau penunjukannya, namun namun dari keterangan pihak Bawaslu menyebutkan anggaran sebesar 900 juta tetapi  yang disalurkan 880 juta berdasarkan total jumlah 2.500.000 perbulan, untuk mebeler Rp 1 juta, dan barang elektronik Rp.1.500.000,-  dikali 11 bulan dan di kali 32 kecamatan.

Selain itu menurut Dian,  peraturan presiden no 16 thn 2018..anggaran yang  dibiayai oleh APBN dan APBD harus  melalui proses lelang  dan melibatkan pihak 3/ pelaku usaha bisa berbendera cv. Minimal 200 ke bawah melalui penunjukan langsung dan apabila lebih  dari 200 jt dilaksanakan lelang terbuka yg dilaksanakan Barjas dan melalui proses itupun diikuti sejumlah pelaku usaha.

“ Yang  menentukan pemenang oleh panitia yang  dibentuk barjas dan Bawaslu hanya  menerima barang saja. Diluar proses jelas  melanggar kepres 16 thn 2018,” ujar Dian Rahadian.

(Die RR/HALLOCjr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: