Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Diatur Perbup Dan Perda

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk di Kabupaten Cianjur telah diatur dalam Peraturan Bupati dan juga diatur dalam Perda.

Seperti disebutkan  N. Neneng Rostiantie. SH. MH , Pejabat PLT, Kabid  PSL  di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Cianjur  bahwa sesuai amanah undang undang  nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka kabupaten Cianjur mempunyai legalitasnya yaitu peraturan bupati no 1 tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Disebutkannya juga, selain itu. Ada juga peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan , pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, masalah pajak dan retribusi dari dulu di negara Indonesia khususnya di kabupaten Cianjur sudah diatur dan terus ada perubahan sesuai dengan  kebutuhan  suatu negara yang  sedang berkembang untuk memenuhi semua kebutuhan negara atau daerahnya.

“Sebagai warganegara  yang  baik kita harus taat dan patuh pada aturan atau hukum yang ada pada suatu negara tersebut , salah satunya peraturan tentang retribusi yang  ada di Kabupaten Cianjur, itu sudah ada legalitas dan pengesahannya, terkecuali kalau pemungutan tersebut tidak berdasar pada aturan yang  ada.” kata   N. Neneng Rostiantie. SH. MH ,

Ditandaskannya pula,  sudah seharusnya kita mempertanyakan legalitasnya untuk mempertanggung jawabkan atau perbuatan pemungutan tersebut,

“Intinya aturan dibentuk, siapapun  yang   menjadi pemangku kebijakan akan legal dan menjadi payung hukum untuk melaksanakan kegiatan tersebut termasuk retribusi perumahan yang 5.000 perumah disesuaikan dengan  kebutuhan daerah untuk kembali lagi kesarana prasarana pengelolaan persampahan dalam pelayanan kebersihan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Cianjur, Yudi Pratidi mengatakan  Perbup tersebut  legal benar sekali, hanya  selama ini 40 tahun  masyarakat tidak lagi  menyumbang kontribusi, tapi  sampah tetap  mereka hasilkan.

“ Sampah yang dihasilkan dan dibuang  ke TPA milik pemerintah, retribusi  tersebut untuk oprasional angkutan sampai dengan  TPA. Maka terimakasih sekarang  pemerintah menggugah kembali,  sekarang sekarang  ini iuran sampah banyak dikutif oleh pihak pihak yang tidak  berkepentingan, tidak  legal dan tidak masuk ke kas Pemkab.” Pungkas Yudi Pratidi.   (Die RR/HALOCjr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: