Program NGOPI KPUD KAB.Cianjur Dinilai DEKOT Anggarannya Tidak Terbuka

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Sosilisasi dalam bentuk Ngobrol Pilkada (NGOPI) yang diselenggarakan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Cianjur, akhir akhir ini dinilai  pihak Dewan Kota (Dekot) Cianjur  anggarannya tidak terbuka ke publik. Sekalipun  program tersebut sangat bagus untuk sosialisasi.

Sepereti dari keterangan  pihak KPUD Kab.Cianjur,  bahwa sosialisasi dalam bentuk lainnya yaitu Ngobrol Pilkada ( NGOPI) adalah program sosialisasi yang dikemas dalam bentuk obrolan santai bersama masyarkat atau stakeholders masyarakat yang membutuhkan informasi kepemiluan dengan  nara sumber terkait.

Peserta yang hadir dibatasi sejumlah paling banyak 20 orang dan fasilitasi yang diberikan kepada  peserta hanya snack/ makan dan minum peserta. “ Untuk photo  kegiatan mangga silahkan bisa diakses di laman KPU Kab. Cianjur,” ujar Ketua KPUD Kab.Cianjur, Selly Gantina, SH,Mhum.

Sementara itu disebutkan Ketua Dewan Kota (Dekot) Dian Rahadian, mengenai program  NGOPI KPUD yang  dilaksanakan di 15 titik itu, yang memberikan program diduga gerbongnya 5 komisioner,  malah  praktek rekruitmen PPK hampir 90% orang-orang  diisi oleh 5 komisioner tsb. Sehingga ada program NGOPI yang anggarannya tidak terbuka tentu  akan tertutup.

Disebutkan pula Dian Rahadian, kembali ke urusan program  sosialisi ngopi 1x program  biaya 4 jt dikali 15 titik kalo dihitung  sekitar 60 juta.  Yang sangat  disayangkan program sosialisasi ngopi anggaran keseluruhan tidak  terbuka kepada  publik.

“Kemudian program tersebut apa masih dlanjutkan tdk ? kalo tidak  dilanjutkan Dana disalurkan ke kegiatan mana? Atau dikembalikam ke kas nagara. Dan perlu diketahui tingkat prosentasi yang datang ikut dalam Pilkada itu tergantung maksimal program sosialisasi yang dilakukan,” ujar Dian Rahadian.

Dijelaskannya, kalau  tingkat pemilih rendah jaganlah mengkambinghitamkan gegara efek covid19. Padahal pemerintah pusat Dan daerah memberikan bantuan dana lebih besar dibanding dengan pilkada yabg lalu.

“Maka Dewan kota selalu menyerukan kawal kinerja dan anggaran KPUD jangan dalam  akhir perhelatan pilkada Cianjur berurusan dengan hukum , dan kejadian masa lalu komisioner di sidang di DKPP berakhir pemecatan dan teguran keras jangan terulang kembalim” tandas  Dian Rahadian.

(Die RR/HALLOCjr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: