EDITORIAL

PILKADA SERENTAK, COVID 19 dan PILKADA BERASA “HAMBAR”

Oleh  : Oon Suhendra, SH (Advokat / Praktisi Hukum)

Seluruh negara terimbas covid 19, pandemic yang diduga berasal dari kota  Wuhan China menular ke seluruh dunia, mengakibatkan jutaan orang terpapar  dan meninggal dunia serta berdampak buruk terhadap kondisi politik dan  ekonomi. Begitu pun Indonesia, sekitar awal Maret tahun 2020 pandemi Covid 19  mulai memapari secara nasional, hampir di seluruh daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran   pandemi Covid 19.

Dalam kondisi pandemi Covid 19 ini, ada agenda demokrasi yaitu pelaksanaan  Pilkada serentak yang sudah diagendakan dan sempat diputuskan untuk ditunda  pelaksanaannya, namun kemudian Pemerintah,DPR dan KPU memutuskan  untuk melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020  bertepatan dengan hari peringatan anti korupsi.  Walaupun bakyak desakan agar pelaksanaan Pilkada Serentak kembali ditunda  dari berbagai pihak seperti dari PBNU, PP Muhammadiyah, MUI, LIPI,mantan  wapres (Jusup Kalla), Pakar Hukum Tata Negara (Refly Harun) dll. Namun Pemerintah, DPR dan KPU tetap memutuskan melaksanakan Pilkada  Serentak pada tanggal 9 Desember 2020.

Dilema Hak Asasi Manusia

Pilkada adalah salah satu pelaksanaan demokrasi sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia (ham) yaitu hak untuk dipilih dan  memilih. Namun pihak-pihak yang menghimbau agar pelaksanaan Pilkada  serentak ditunda kembali berpendapat, ada hak asasi manusia (ham) yang lebih  penting dari hak untuk dipilih dan memilih, yaitu hak untuk hidup (sehat). Suatu  dilema atau pilihan yang sulit bagi Pemerintah.

Dua, melaksanakan Pilkada dalam kondisi pandemic covid 19 yang masih rawan dan tingkat penyebarannya masih tinggi yaitu 10 %, dianggap sangat membahayakan  bagi keselamatan (hidup) masyarakat, sehingga pihak-pihak yang menghimbau  agar pelaksanaan Pilkada Serentak ditunda kembali, berpendapat Pemerintah  telah mengabaikan hak asasi manusia (ham) yang paling tinggi derajatnya atau  yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup (sehat) .

Dalam acara diskusi Indnesia Lawyer’s Club (ILC) yang ditayangkan oleh  salah satu stasiun TV Swasta beberapa waktu yang lalu, Pakar Hukum Tata  Negara Prof. Refly Harun (RH) menyatakan, sebaiknya pelaksanaan Pilkada  serentak kembali ditunda dan sebagai solusi bagi kepala daerah (kada)  kabupaten/kota yang habis masa jabatannya, dapat ditunjuk Pelaksana  Tugas (Plt) atau Pejabat sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota, RH juga menyatakan  beberapa daerah mendapat perlakukan khusus untuk kepala daerahnya tidak  dipilih tmelalui pelaksanaan pilkada seperti di daerah khusus Ibu Kota Jakarta,  sehingga adanya kekhawatiran pemerintah bila pilkada ditunda kembali akan terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah.

PKPU Dinilai Kurang Kuat

Pelaksanaan Pilkada serentak dalam masa pandemic covid 19 yang masih tinggi  tingkat penyebarannya, dipandang perlu adanya revisi Undang-Undang Pilkada  atau diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),  untuk membuat dan mengakomodir aturan-aturan pelaksanaan Pilkada serentak  dalam kondisi pandemi covid 19. Namun Pemerintah, DPR dan KPU telah  mengambil kebijakan yaitu pelaksanaan Pilkada serentak dalam masa covid 19

cukup dengan diatur oleh Pearturan Komisis Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak dalam masa  pandemic covid 19.

Tiga. Hirarki peraturan perundang-undangan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 7  ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundangundangan, yaitu :

  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat ;
  3. Undang -Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
  4. Peraturan Pemerintah ;
  5. Peraturan Presiden ;
  6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
  7. Peraturan daerah kabupaten/Kota ;

Sementara peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah yang diatur dalam pasal 7 ayat (1), seperti PKPU yaitu peraturan yang dibentuk oleh  Komisi yang setingkat yanya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan  yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Apabila berpedoman terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan Pasal ayat (1)  dan (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundangundangan, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU) No. 13 Tahun 2020  adalah kurang kuat apabila dijadikan dasar hokum/payung hukum pelaksanaan  Pilkada serentak dalam masa covid 19, karena berpotensi  besar bertentangan/melanggar atau tidak ditur dalam UU Pilkada yang  derajatnya lebih tinggi,.

Namun begitu, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Refly Harun, berpendapat apabila Pemerintah, DPR dan KPU tidak meunda dan tetap melaksanakan Pilkada  Serentak pada tanggal 9 Desember 2020, pelaksanaan Pilkada dalam masa covid  19 harus ada sanksi yang tegas dalam PKPU yaitu adanya sanksi  diskulaifikasi bagi calon Kepala Daerah yang melanggar protokol kesehatan.

Empat.  Pemerintah, DPR dan KPU sudah mengambil keputusan Pilkada serentak tidak ditunda lagi dan tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Semoga pelaksanaan Pilkada serentak lancer dan sukses, tidak mengakibatkan  munculya klaster-klaster baru dan meningkatnya pandemic covid 19, walaupun  Pilkada serentak nanti berasa “ hambar ” ,karena harus terjadi pertentangan antara hak asasi dalam berdemokrasi yaitu hak untuk hidup (sehat) dan hak  untuk dipilih dan memilih !

Kebakaran Pasar Ciranjang Diduga Akibat Arus Pendek Listrik

KEBAKARAN  yang melalap sebagian besar kios Pasar Ciranjang telah menyisakan duka mendalam bagi para pedagang, tentu saja bukan hanya kerugian materil yang diderita oleh para pedagang, kerugian Imateril juga sangat dirasakan oleh para pedagang dikarenakan mereka dipastikan tidak dapat secepatnya kembali beraktifitas berjualan seperti biasanya.

Bupati Cianjur, H.Herman Suherman menegaskan kejadian ini ialah murni musibah dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak manapun hal ini ditegaskan Bupati Cianjur dalam kunjungannya meninjau lokasi kebakaran sekitar pukul 14.30 WIB Senin 10 Agustus kemarin.

Hubungan listrik arus pendek kembali diduga menjadi penyebab kebakaran kali ini. Sering sekali dimana kejadian kebakaran yang menimpa baik itu rumah pribadi, gedung perkantoran, pasar atau sarana bangunan lainnya apabila mengalami kebakaran, hal yang paling mudah dijadikan penyebab kejadian kebakaran tersebut ialah hubungan listrik arus pendek atau biasa disebut korsleting.

Bagaimana kejadian hubungan arus pendek ini bisa terjadi, yaitu ketika instalasi kelistrikan suatu bangunan mengalami kegagalan fungsi sebagai penghantar arus tegangan. Ada beberapa penyebab kegagalan instalasi listrik dalam menjalankan fungsinya diantaranya ialah : pemasangan instalasi listrik dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian atau kompetensi dibidang kelistrikan, pemasangan tidak dilakukan sesuai dengan teknik aturan yang benar, material alat-alat kelistrikan tidak berstandar nasional Indonesia (SNI).

Menurut UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa, pekerjaan ketenagalistrikan harus dilakukan oleh orang atau perusahaan yang berbadan hukum, mempunyai bukti kompetensi di bidang kelistrikan dan harus mempunyai Sertifikat Laik Operasi (SLO) Sebagai bukti instalasi listrik bangunan tersebut layak untuk dioperasikan.

Maka maraknya kebakaran yang terjadi akibat  hubungan arus pendek, dapat dicegah secara dini dengan mengindahkan serta menerapkan aturan perundangan yang berlaku, agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang dimasa yang akan datang.

 

Cianjur, Selasa 11 Agustus 2020

Ditulis Oleh : Heri firmansyah

MAKSI  (Masyarakat Kelistrikan Indonesia}