Program NGOPI KPUD KAB.Cianjur Dinilai DEKOT Anggarannya Tidak Terbuka

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Sosilisasi dalam bentuk Ngobrol Pilkada (NGOPI) yang diselenggarakan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Cianjur, akhir akhir ini dinilai  pihak Dewan Kota (Dekot) Cianjur  anggarannya tidak terbuka ke publik. Sekalipun  program tersebut sangat bagus untuk sosialisasi.

Sepereti dari keterangan  pihak KPUD Kab.Cianjur,  bahwa sosialisasi dalam bentuk lainnya yaitu Ngobrol Pilkada ( NGOPI) adalah program sosialisasi yang dikemas dalam bentuk obrolan santai bersama masyarkat atau stakeholders masyarakat yang membutuhkan informasi kepemiluan dengan  nara sumber terkait.

Peserta yang hadir dibatasi sejumlah paling banyak 20 orang dan fasilitasi yang diberikan kepada  peserta hanya snack/ makan dan minum peserta. “ Untuk photo  kegiatan mangga silahkan bisa diakses di laman KPU Kab. Cianjur,” ujar Ketua KPUD Kab.Cianjur, Selly Gantina, SH,Mhum.

Sementara itu disebutkan Ketua Dewan Kota (Dekot) Dian Rahadian, mengenai program  NGOPI KPUD yang  dilaksanakan di 15 titik itu, yang memberikan program diduga gerbongnya 5 komisioner,  malah  praktek rekruitmen PPK hampir 90% orang-orang  diisi oleh 5 komisioner tsb. Sehingga ada program NGOPI yang anggarannya tidak terbuka tentu  akan tertutup.

Disebutkan pula Dian Rahadian, kembali ke urusan program  sosialisi ngopi 1x program  biaya 4 jt dikali 15 titik kalo dihitung  sekitar 60 juta.  Yang sangat  disayangkan program sosialisasi ngopi anggaran keseluruhan tidak  terbuka kepada  publik.

“Kemudian program tersebut apa masih dlanjutkan tdk ? kalo tidak  dilanjutkan Dana disalurkan ke kegiatan mana? Atau dikembalikam ke kas nagara. Dan perlu diketahui tingkat prosentasi yang datang ikut dalam Pilkada itu tergantung maksimal program sosialisasi yang dilakukan,” ujar Dian Rahadian.

Dijelaskannya, kalau  tingkat pemilih rendah jaganlah mengkambinghitamkan gegara efek covid19. Padahal pemerintah pusat Dan daerah memberikan bantuan dana lebih besar dibanding dengan pilkada yabg lalu.

“Maka Dewan kota selalu menyerukan kawal kinerja dan anggaran KPUD jangan dalam  akhir perhelatan pilkada Cianjur berurusan dengan hukum , dan kejadian masa lalu komisioner di sidang di DKPP berakhir pemecatan dan teguran keras jangan terulang kembalim” tandas  Dian Rahadian.

(Die RR/HALLOCjr).

Petani Di Perdaya, Pupuk Makin Langka

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Pupuk subsidi jenis urea di hampir wilayah Kab. Cianjur alami kelangkaan, padahal  saat ini memasuki musim tanam setelah beberapa waktu lalu dilakukan percepatan tanam akibat kemarau. Kelangkaan ini membuat biaya yang harus dikeluarkan petani terancam membengkak, dan mereka terpaksa membeli pupuk nonsubsidi  sekalipun juga sulit.

Paisal (38) salah satu petani di Desa Kemang , Kabupaten Cianjur- Jawa Barat,  mengakui hal itu, bahwa di daerahnya mengalami kelangkaan pupuk subsidi jenis Urea dan ZA (Amonium Sulfat). Kelangkaan pupuk subsidi terjadi saay ini cukup0 parah.

“Pupuk subsidi urea maupun jenis ZA di sini kurang bahkan sudah tidak ada semenjak dua  bulan,” katanya, Minggu,13  September 2020.

Keluhan yang dirasakan oleh   petani  dirasakan juga sejumlah pedagang pupuk yang selama ini biasa menjual. Menurut para pedagangm sulit  bukan saja untuk menjual pupuk akan tetapi untuk belanja pun sangat sulit terlebih satelah diberlakukannya kartu petani.

Sementara  disebutkan sumber lain, yakni Advokat para petani yang akan mendampingi para petani dalam mendapatkan haknya, berupa bisa membeli pupuk subsidi seperti biasanya, kepada HALLO CIANJUR.Com menyebutkan para petani mengeluh dipersulitnya pembelian pupuk, karena harus make kartu petani yg di keluarkan Dinas Pertanian.

“Konon katanya selain sulit buat kartu itu pun pakai biaya, udah  memiliki kartu pertanian pun harus online buka Rekening di Bank Mandiri, sementara di Cianjur. Hanya dua toko yang bisa menjual pupuk yaitu H.Bety dan Johan,”kata Advokat Para Petani, H.Apip Iskandar, SH.MH.

Menurut H.Apip Iskandar, pupuk yang  biasa dibeli Petani pun jenis poska malah tidak ada di Toko, “Ada permainan apa ini, lagi wabah melanda petani di perdaya, hal ini harus betul betul  pemerintah & Wakil Rakyat turun tangan, “ujar H.Apip Iskandar bernada kesal.  ( Die RR/ WK/HALLCjr).

 

Kadisnakertran Cianjur, Heri Suparjo: Prioritaskan Pelamar Ber-KTP Cianjur.

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Adanya pembukaan kembali lowongan kerja secara besar besaran di Kabupaten Cianjur, seperti salah satunya PT.  PYI yang  membuka lowongan kerja sebanyak 5800 org. Dengan  rincian 3800 SPD. Artinya karyawan karyawan yang sebelumnya  mengundurkan sebanyak 3800 dipanggil kembali untuk bekerja.  Sisanya 2000 karyawan adalah pelamar baru.

“ Semoga ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya  oleh masyarakat Cianjur untuk mendapat pekerjaan. Dan saya himbau juga ke pihak perusahaan agar memprioritaskan pelamar ber KTP cianjur.” Kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo kepada Hallo Cianjur. Com.

Hal lain juga menurut Kadisnakertran bahwa  ini menunjukan mulai menggeliatnya roda  ekonomi dengan  beroprasinya kembali PYI pertanggL 15 september setelah sebelumnya karyawannya yang  berjumlah 12.100. Dengan  SPD 3503 karyawan dan 8597  yang  dirumahkan. Semoga ini pertanda  pasar industri bangkit kembali. Walau pun dalam  situasi AKB pada  covid 19.

“Berarti ini  sudah  ada permintaan pasar dunia akan kebutuhan produk dari industri  tersebut.  Sehingga mulai kembali dibuka  lowongan kerja,” ujar  Heri Suparjo.

Kembali menggeliatnya ekonomi  yang ditandai dengan beroprasional  kembali sejumlah perusahaan di Kabupaten Cianjur,  Pemda  Cianjur seperti yang disampaikan Plt. Bupati Cianjur H. Herman Suherman bahwa Pemda akan memfasilitasi rekruitment untuk rapid tesnya.

Sementara dari hasil pantauan  Hallo Cianjur.Com di kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Cianjur, bahwa calon pelamar yang tidak bisa mendaftarkan untuk pembuatan kartu kuning lewat online, memilih segera datang langsung ke kantor dinas tersebut.

“Saya lebih memilih untuk membuat kartu kuning secara langsung ke sini, tetapi ternyata di sini begitu banyak juga yang akan membuat sehingga ngantri,” ujar Yanti, salah seorang pencari kerja saat membuat kartu kuning.   (Die RR/HALLOCjr).

 

Dewan Kota Apresiasi Dukungan Tito Atas Penundaan Proses Hukum Pada Calon Di Pilkada

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Dewan Kota (Dekot) Cianjur menyambut sikap Mendagri  Tito Karnavian yang mendukung penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada 2020, Dan Dekot apresiasi Mendagri dan Kapolri  yang  menolak laporan dugaan korupsi paslon siapa pun sebagai  bentuk wujud  menjaga stabilitas di daerah  dalam pelaksanaan  pilkada langsung pada thn 2020.

“Seperti yang ditulis media media nasional, tentang dukungan mendagri atas putusan Kapolri itu  kami sangat menyambut gembira,”ujar Ketua Dewan Kota (Dekot) Cianjur, Dian Rahadian pada Hallo Cianjur.Com.

Dijelaskan Dian Rahadian, seandainya tidak  ada political wil dari Mendagri dan Kapolri akan terjadi gesekan dari semua pendukung dan pada akhirnya sebelum  pelaksanaan ricuh sebelum  Pilkada dilaksanakan.

“Maka saya  menghimbau masyarakat  termasuk paslon mampu menjaga stabilitas biar pelaksanaan pilkada cianjur  kondusif,” kata Dian.

Seandainya ada paslon diduga korupsi bisa di adukan setelah perhelatan pilkada cianjur selesai dengan  tahapan pelantikan bupati dan wakil bupati. Setelah tahapan itu,  Menurut Dewan Kota, sebab tidak menutup kemungkinan  semua pasangan clear tidak  bermasalah.

“Dewan Kota salut sama Bapak  Mendagri sama Bapak Kapolri, semoga kegiatan Pilkada bisa berjalan lancar dan aman,” pungkas Dian Rahadian.

Sementara itu,  baru baru ini seperti  dikutip dari pernyataan Mendagri bahwa   seperti yang dilakukan Polri. Tito menyampaikan hal ini karena dirinya pernah menjabat sebagai Kapolri dan Kapolda yang menangani Pilkada hingga Pilpres.

“Dalam konteks sebagai Mendagri, kami lihat langkah untuk penundaan penyidikan terhadap calon kepala daerah lebih banyak baiknya, lebih banyak positifnya,” kata Tito dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9).   (Die RR/HALLOCjr).

 

Karyawan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Cianjur Di Test Swab

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Suasana pelaksanaan   tes usap (swab) kepada puluhan karyawan di  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kabupaten Cianjur berjalan lancar. Seperti dari hasil pantauan HALLO CIANJUR.COM seluruh karyawan antusias untuk mengikutinya.

Kepala Dinas LHK Kab. Cianjur  Yudi Pratidi,  menargetkan   pelaksanaan tes swab tahap pertama  kali ini bisa dapat diikuti oleh 41 orang.  Menurut dia, pelaksanaan tes swab ini sebagai upaya melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19, khususnya di lingkungan DLHK. “Kemarin  kita sudah melaksanakan  tes terhadap 41 orang, Nanti akan terus dilakukan untuk tahap selanjutnya,” kata  Yudi Pratidi.

Dijelaskan secara rinci oleh Kepala Dinas bahwa test swab oleh Dinas Kesehatan Kab. Cianjur, kepada karyawan dan para pejabat struktural DLH hari selasa 8 september manjaring 41 orang, Insya Allah tanggal 16 September  dilanjut untuk para penyapu dan armada sampah yang  rentan  karena mereka  tiap waktu terus menerus berada di lapangan.

“ Mudah mudahan  nanti hasilnya tidak ada yg berdampak positif, kita harapkan hasilnya negatif semua, bila Allah berkehendak lain, ini menjadikan kewaspadaan untuk  kita semua.”ujarnya.

Disebutkan Yudi Pratidi, semua karyawan di DLHK harus senantiasa tetap mengikuti protolol kesehatan, salah satunya dengan tetap memakai masker, jaga jarak serta terus biasakan cuci tangan bukan saja di tempat kerja  namun pula saat melaksanakan tugas luar. (Die RR/HALLOCjr).

 

 

Tong Sampah Rusak Bukti Buruknya Kinerja PUPR Cianjur

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Di Sejumlah jalan di kota Cianjur saat ini  banyak dijumpai  tong sampah rusak, bahkan ada yang sudah hilang. Kondisi demikian banyak pihak yang menyesalkan, malah warga menilai sebagai bukti dari buruknya kinerja Dinas PUPR Kab. Cianjur, karena hal kecil saja sudah tidak bisa terperhatikan sehingga sampai tidak tertampung dengan baik.

Seperti disebutkan salah seorang warga, yang  jelas Dinas PUPR tidak boleh cuci tangan, masalah  tong sampah dan harus  berani klarifikasi ke publik dan langkah  kedepannya  mau berbuat apa, supaya masyarakat tidak harus bertanya tanya soal kerusakan tong sampah tersebut.

“Mestinya  Bupati menegur Dinas PUPR, kenapa  cuma  bisa mengurusi pengadaan tong sampahnya saja, sementara sudah rusak dibiarkan. Tapi gak tahu kalo memang biar cepat ngurus lagi pengadaan tong sampah yang baru,” ujar Trya, salah seorang warga.

Hal serupa mendapat perhatian pula dari Dewan Kota Cianjur, pihkanya  sangat menyesalkan kejadian tersebut  dan meminta perlu dievaluasi perencanaan dan program penanganan tong sampah di Cianjur.

“Menyoal kejadian tong sampah rusak sejak thm 2016 sampai 2018 pihak PUPR selaku pelaksana pembuatan trotoar berikut  fasilitas tong sampah meskinya peduli pada kerusakan itu,  maka  disayangkan padahal  ketika terjadi kerusakan harus  responsip,” ujar Ketua Dewan Kota Cianjur, Dian Rahadian.

Ditegaskanya pula, mestinya tong sampah segera diperbaiki jangan  menunggu keluhan warga sampai viral disosmed, oleh sebab itu kekecewaan  warga PUPR  seperti nya tidak  peduli akan kebersihan sampah dimana  problema sampah di cianjur sangat  tinggi tanpa ditunjang pasilitas yg memadai.

“Mau bagaimana masyarakat sadar akan membuang sampah kalo pihak terkait terkesan tidak  peduli contohnya tong sampah banyak yang  rusak hampir di sebagian pusat kota Cianjurm”Kata Dian Rahadian.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kab. Cianjur  Ir. Dodi Permadi  saat di konfirmasi soal kerusakan tong sampah  berlogo ayam jago yang diperkirakan dibuat tahun 2016-1017 Zaman Bupati IRM, pihaknya belum memberikan keterangan ke publik secara rinci soal tong sampah rusak dan tong sampah yang hilang  tersebut.  (Die RR/HALLOCjr).

 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Diatur Perbup Dan Perda

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk di Kabupaten Cianjur telah diatur dalam Peraturan Bupati dan juga diatur dalam Perda.

Seperti disebutkan  N. Neneng Rostiantie. SH. MH , Pejabat PLT, Kabid  PSL  di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Cianjur  bahwa sesuai amanah undang undang  nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka kabupaten Cianjur mempunyai legalitasnya yaitu peraturan bupati no 1 tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Disebutkannya juga, selain itu. Ada juga peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan , pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, masalah pajak dan retribusi dari dulu di negara Indonesia khususnya di kabupaten Cianjur sudah diatur dan terus ada perubahan sesuai dengan  kebutuhan  suatu negara yang  sedang berkembang untuk memenuhi semua kebutuhan negara atau daerahnya.

“Sebagai warganegara  yang  baik kita harus taat dan patuh pada aturan atau hukum yang ada pada suatu negara tersebut , salah satunya peraturan tentang retribusi yang  ada di Kabupaten Cianjur, itu sudah ada legalitas dan pengesahannya, terkecuali kalau pemungutan tersebut tidak berdasar pada aturan yang  ada.” kata   N. Neneng Rostiantie. SH. MH ,

Ditandaskannya pula,  sudah seharusnya kita mempertanyakan legalitasnya untuk mempertanggung jawabkan atau perbuatan pemungutan tersebut,

“Intinya aturan dibentuk, siapapun  yang   menjadi pemangku kebijakan akan legal dan menjadi payung hukum untuk melaksanakan kegiatan tersebut termasuk retribusi perumahan yang 5.000 perumah disesuaikan dengan  kebutuhan daerah untuk kembali lagi kesarana prasarana pengelolaan persampahan dalam pelayanan kebersihan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Cianjur, Yudi Pratidi mengatakan  Perbup tersebut  legal benar sekali, hanya  selama ini 40 tahun  masyarakat tidak lagi  menyumbang kontribusi, tapi  sampah tetap  mereka hasilkan.

“ Sampah yang dihasilkan dan dibuang  ke TPA milik pemerintah, retribusi  tersebut untuk oprasional angkutan sampai dengan  TPA. Maka terimakasih sekarang  pemerintah menggugah kembali,  sekarang sekarang  ini iuran sampah banyak dikutif oleh pihak pihak yang tidak  berkepentingan, tidak  legal dan tidak masuk ke kas Pemkab.” Pungkas Yudi Pratidi.   (Die RR/HALOCjr).

POR PKBM Kab. Cianjur di Pusatkan Di Cidaun

HALLO CIANJUR-Cianjur.

ADA   waktunya para tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) olahraga bersama. Seperti dalam Pekan Olahraga (POR) PKBM Kabupaten Cianjur yang dihelat di Kecamatan Cidaun pada Rabu (2/9/2020) lalu.

Di lokasi, olahraga ini dilaksanakan sehari, dengan peserta para pendidik atau tutor PKBM paket A B dan C. Mereka mengikuti pertandingan cabang voli, sepak bola mini atau mini soccer dan tenis meja (pingpong).

Kurang lebih 100 PKBM se-Cianjur atau per wilayah, hadir di arena pertandingan, olahraga PKBM ini dilaksanakan hanya satu hari.

Pertandingan di Cidaun agak berbeda dengan tahun lalu yang gelar di Lapang Jatisari, Kecamatan Bojongpicung.  Untuk memupuk bakat dan kemampuan di tiga cabang olahraha ini, para tutor maupun warga belajar tampil di arena, sekaligus menikmati suasana pantai Jayanti.

Para ketua dan pengurus PKBM pun hadir di arena. Mereka mengapresiasi semangat para pemain yang tampil di lapang bola maupun tenis meja, meereka (pemain) ada yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. “Masing-masing peserta PKBM untuk mengikuti tiga cabang olahraga, voli, sepak bola mini dan tenis meja. Kita selalu hadir setiap diadakan pekan olahraga PKBM,” tutur Ketua PKBM Halimatussa’diah Kecamatan Sukanagara, Rabu (2/9/2020).

Pekan Olahraga PKBM Kabupaten Cianjur 2020, diikuti masing-masing PKBM kecamatan, ada juga atas nama tim wilayah.  Sementara itu, panitia kegiatan POR PKMB mengatakan, dari 167 PKBM se-Cianjur, yang hadir sekitar 80 PKBM yang terakreditasi karena tim PKBM lainnya bisa diwakilkan ke wilayah.

Pantia kegiatan, Muksin, mengatakan POR PKBM ini rutin setiap tahun. Dari POR PKBM banyak hal positif selain silaturahmi antar PKBM juga membangun mental sportif dan meningkatkan semangat belajar masyarakat. Selain berolahraga, juga bisa saling bertukar informasi dalam hal meningkatkan kegiatan belajar di PKBM.

POR PKBM di Cidaun kata Muksin, dilaksanakan selama satu hari dengan mempertandingkan cabang olahraga voli, tenis meja dan sepak bola mini. “Kalau tahun lalu ditambah cabang olahraga egrang, untuk tahun ini hanya tiga cabang, kita menyesuaikan dengan situasi ini,” terang Muksin, usai upacara pembukaan.

Terkait PKBM, Plt, Bupati Cianjur Herman Suherman pernah menekankan, PKBM harus mampu meningkatkan IPM, sebagaimana upaya yang dilakukan Pemkab Cianjur, dan hal itu telah menjadi komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal. (sar)

 

Pasangan BHS-M Daftar Ke KPUD Disambut Antusias Warga

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Ketika pasangan Cabup-Cawabup  BHS-M  mendaftarkan ke KPUD Cianjur, disambut antusias para pendukung serta warga Kab. Cianjur.  Sehingga  rombongan  cukup  semarak  dan  rombongan cukup menyita perhatian warga.

“Saya bahagia dan terharu serta mengucapkan terima kasih akan antusias dan dukungan dari warga masyarakat Cianjur serta para pendukung #BHSM_Manjur yang mendukung kami lewat sosial media, yang mengantarkan kami untuk datang ke Kantor KPUD Cianjur.” Ujar H. Herman Suherman kepada HALLO CIANJUR.Com .

Dijelaskannya pula, bahwa  pihaknya selain merasa bahagia juga merasa bersyukur atas apa yang diberikan para  pendukung saar BHS-M mendaftar ke KPUD Cianjur. Dan semua dukungan sangan terasa  sekali.

“Alhamdulillah berkah rahmat Allah SWT, dan doa dari seluruh warga Cianjur serta dukungan dari 5 partai pengusung, saya bersama istri tercinta dengan Pak TB Mulyana beserta istri, di dorong untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilkada serentak 9 Desember 2020, sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Cianjur periode 2021- 2026. “ Ungkap H. Herman Suherman.

Dimintanya  juga, bahwa mari kita bersama-sama ciptakan Pilkada Cianjur yang damai dan kondusif, agar terwujud Cianjur yang lebih maju dan agamis.

Sementara itu,  empat bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur akan mendaftar ke KPU di hari pertama. Meski pendaftaran dibuka hingga 6 September nanti, keempat bapaslon ini memilih mendaftar di hari pertama.

“Kami akan terus mengawal, hingga  pasangan BHS-M  bisa memperoleh kemenangan,” kata Diah Rahadian, Ketua Dewan Kota Cianjur.   (Die RR/HALLOCianjur).

Kades Tanjungsari Agrabinta Prioritaskan Pembangunan Jalan

HALLO CIANJUR- Agrabinta.

Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Juanda, menjelaskan, pemerintahan desanya akan terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, mengingat ruas jalan-jalan di wilayah ini masih banyak yang belum dibeton.

Meskipun sebagian kondisi jalan ada yang sudah dirambat beton. Seperti dari Cimeri ke arah simpang tiga, itu pun berjarak hanya sedikit-seikit.  Jalan yang belum diaspal akan ditingkatkan, dengan cara pengerasan, di tahun anggaran tahun 2020/2021.

Kades yang baru terpilih ini ingin menggiatkan keagamaan seperti sarihan, mendidik anak-anak bersama para guru ngaji di kedusunan belajar tahifiz. Ketika bulan muharaman juga, ingin semarak acara bernuansa islami.

Demi pembungan desa, visi misi yang seharusnya dilaksanakan tahun 2021, setengahnya direalisasikan tahun ini. Namun, Kuwu Juanda bersama jajaran aparatur Desa Tanjungsari terlebih dahulu memprioritaskan pembangunan jalan.

Hal ini dikatakan Juanda saat menghadiri atau memberikan sambutan dalam acara pengajian salah satu warga di Jalegor II beberapa hari lalu.   Salah satu yang menjadi usulan tahun 2020 akan dibangun jalan antar kedusunan hingga tembus jalan lintas Jabar selatan.

Menurutnya, pembangunan jalan itu sangat penting untuk kelancaran masyarakat yang notabene berpencaharian hasil pertanian, dan sebagian kecil dari nelayan.

Kades Juanda juga mengingatkan pemuda untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan di desanya. Ia meminta doanya agar dirinya yang diberi amanah, dipercaya masyarakat mamu menjalankan amanah itu dengan baik.

“Pidoana, margi amanah teh beurat. Visi misi abdi nu kedahna 2001, tapi setengahnya direalisasikan tahun ieu,” kata Juanda.   (sar)

MAKSI Menyambut Baik Penurunan Tarif Listrik PLN

HALLO CIANJUR-Cianjur.

MAKSI (Masyarakat Kelistrikan Indonesia) menyambut baik penurunan tarif tenaga listrik (Tariff Adjusment) yang dilakukan pemerintah melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru lalu.

Penurunan listrik tersebut seperti  yang tertuang dalam Surat Menteri ESDM kepada Dirut PT. PLN (Persero) pada 30 Agustus 2020, tetang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjusment) periode Oktober-Desember 2020 untuk tujuh golongan pelanggan non subsidi ditetapkan sebesar sebesar 22,5/kWh, seperti disampaikan oleh Ketua Umum MAKSI (Masyarakat Kelistrikan Indonesia) Yudi Irawan,  di ruang kerjanya, hari ini, Kamis 03 September 2020.

MAKSI Menilai tepat kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif listrik disaat pandemi Covid19 ini melanda seluruh lapisan warga masyarakat tanpa terkecuali, walaupun kebijakan ini mulai berlaku di bulan Oktober 2020 mendatang, tetapi  tarif non subsidi seperti daya 1300 VA, 2200 VA, 3.500 VA , 5.500 dan 6.600 VA Ke atas, Sedangkan tarif untuk pelanggan bisnis daya 6.600 VA – 200 kVA, dan penerangan jalan umum, tarifnya mengalami penurunan dari 22,5/kWh menjadi 1,444,70/kWh, dirasa akan sangat membantu warga masyarakat sekarang ini.

Dengan adanya penurunan tarif listrik ini, diharapkan semakin meringankan beban warga masyarakat yang terkena dampak Covid19, dan MAKSI menghimbau kepada seluruh lapisan warga masyarakat pelanggan PLN untuk memanfaatkan kebijakan ini dengan baik, tetap melakukan penghematan pemakaian listrik, dan menghindari kegagalan instalasi listrik yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran.    (Heri Firmansyah).

Pengadaan Barang Di Bawaslu Dipertanyakan

HALLO CIANJUR- Cianjur.

Pengadaan barang  senilai 900 juta di Bawaslu yang diperuntukan menyewa mebeler dan barang elektronik yang diperuntukan bagi Panwas di tingkat Kecamatan se Kab. Cianjur dipertanyakan sejumlah pihak.

Selain dalam proses pengadaannya diduga melanggar Kepres  16 thn 2018 karena tidak dilakukan lelang terbuka, juga dari pernyataan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Cianjur Agung Syarif Rahmatulloh ,S.Stp yang memaparkan rincian pengunaan anggaran dengan jumlah anggaran yang disediakan memiliki selisih Rp. 20 juta.

Seperti ditulis HALLO CIANJUR sebelumnya, Disebutkan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Cianjur Agung Syarif Rahmatulloh ,S.Stp  menyebutkan dari total  anggaran, untuk anggaran mebeler  sekitar 900 juta  dengan rincian untuk sewa barang mebeler dan barang elektronik.

“ Tetapi begini jelasnya,  total anggaran sewa 2.500.000 perbulan, untuk mebeler Rp 1 juta, dan barang elektronik Rp.1.500.000,-  dikali 11 bulan dan di kali 32 kecamatan,” ujarnya.

Disebutkan  Ketua Dewan Kota, Dian Rahadian bahwa  dari 900 juta yang dianggarkan, jika dibandingkan dengan pernyataan  Sekretaris Bawaslu Kabupaten Cianjur Agung Syarif Rahmatulloh ,S.Stp  hanya terpakai 880 juta, jadi ada selisih 20 juta.

“Jadi yang kita pertanyakan bukan saja menyangkut aturan lelang dalam pengadaan barang yang memiliki nilai 900 juta, tetapi kita pertanyakan pula selisihnya yang 20 juta. Dikemanakan itu selisihnya, belum dijelaskan secara rinci.” Ujar Dian Rahadian.

Dijelaskan Dian, muncul angka 880 juta tersebut  merupakan hasil dari jumlah total anggaran sewa 2.500.000 perbulan, untuk mebeler Rp 1 juta, dan barang elektronik Rp.1.500.000,-  dikali 11 bulan dan di kali 32 kecamatan.

Ditandaskannya pula, persoalan kisruh pengadaan yg tdk nomarif / melanggar kepres 16 thn 2018. Maka Dewan Kota (Dekot) akan mengadukan ke  kejaksaan Cianjur mengingat adanya indikasi dugaan koruptif.

Sementara sumber lain dari Panwascam yang tidak mau disebut namanya, menyebutkan bahwa barang yang diterima dari penyedia barang banyak diantaranya yang mengalami kerusakan, sehingga hal tersebut dikeluhkan.

Dan keluhan adanya kerusakan kerusakan barang di tingkat Panwascam, diakui pula oleh   Sekretaris Bawaslu Kabupaten Cianjur Agung Syarif Rahmatulloh ,S.Stp dimana pihaknya menerima keluhan tersebut.   (Die RR/HALLOCjr).

Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bawaslu Menyimpang Dari Kepres 16 Tahun 2018.

HALLO CIANJUR- Cianjur.

Pengadaan barang  senilai 900 juta yang diperuntukan  sampai  ke Panwas Tingkat kecamatan di Kab.Cianjur simpang siur. Ada yang menganggap melanggar  kepres 16 thn 2018 karena tidak dilakukan lelang terbuka. Tapi  ada pula yang menyebutkan  hal tersebut aturannya sudah ditentukan propinsi.

Ketika dikonfirmasi kejelasan aturan yang mestinya dipakai,   Sekretaris Bawaslu Kabupaten Cianjur Agung Syarif Rahmatulloh ,S.Stp menyebutkan bahwa  sumber dana untuk mebeler dan elektronik tersebut dari APBD  atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) total anggaran 24 Milyar untuk Pilkada 2020.

Disebutkan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Cianjur Agung Syarif Rahmatulloh ,S.Stp dari total  anggaran tersebut, untuk anggaran mebeler  sekitar 900 juta  dengan rincian untuk sewa barang mebeler dan barang elektronik.

“ Tetapi begini jelasnya,  total anggaran sewa 2.500.000 perbulan, untuk mebeler Rp 1 juta, dan barang elektronik Rp.1.500.000,-  dikali 11 bulan dan di kali 32 kecamatan,” ujarnya.

Diakuinya pengadaan tersebut dilaksanakan sewaktu jaman Pak Iman, dan  penyaluran waktu itu  langsung ke kekecamatan, dilakukan oleh  pihak CV ke kecamatan. Namun saat ditanya soal sewa  dengan pengadaan barang yang dilkakukan oleh pihak CV dengan aturan lelang atau penunjukan, Disebutkannya bahwa  di Bawaslu ada aturan  bisa lelang, penunjukan langsung atau  penunjukan tidak langsung.

“ Penunjukan,  lelang dan tidak langsung masalah itu kurang tahu sebab  bukan jaman saya,  tetapi ketempuhan buntut maung. Bukan menyalahkan yang lain sebab  masalah jabatan. Saya ke sini  membereskan, semisal  barusan ada kecamatan yang komplen soal laptop mati,” Ujarnya.

Dan juga  menurut sumber Panwascam, barang yang diterima bukan membeli yang baru tetapi hanya menyewa  dan fakta dilapangan banyak barang yang diterima dalam kondisi rusak. Sekalipun hal demikian dibantah pihak Bawaslu Kab.Cianjur.

Sementara itu, ditempat terpisah Ketua Dewan Kota, Dian Rahadian menyebutkan bahwa  dengan pengadaan barang tersebut memiliki kejanggalan. Hal tersebut bukan saja dalam aturan lelang atau penunjukannya, namun namun dari keterangan pihak Bawaslu menyebutkan anggaran sebesar 900 juta tetapi  yang disalurkan 880 juta berdasarkan total jumlah 2.500.000 perbulan, untuk mebeler Rp 1 juta, dan barang elektronik Rp.1.500.000,-  dikali 11 bulan dan di kali 32 kecamatan.

Selain itu menurut Dian,  peraturan presiden no 16 thn 2018..anggaran yang  dibiayai oleh APBN dan APBD harus  melalui proses lelang  dan melibatkan pihak 3/ pelaku usaha bisa berbendera cv. Minimal 200 ke bawah melalui penunjukan langsung dan apabila lebih  dari 200 jt dilaksanakan lelang terbuka yg dilaksanakan Barjas dan melalui proses itupun diikuti sejumlah pelaku usaha.

“ Yang  menentukan pemenang oleh panitia yang  dibentuk barjas dan Bawaslu hanya  menerima barang saja. Diluar proses jelas  melanggar kepres 16 thn 2018,” ujar Dian Rahadian.

(Die RR/HALLOCjr).

Bawaslu Kab. Cianjur Temukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

HALLO CIANJUR-Cianjur.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur,  telah memproses tiga temuan dugaan pelanggaran terkait netralitas pegawai  Aparatur  Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran pada saat tahapan  pemilihan Kepala Daerah berlangsung.

Hal demikian dibenarkan  Tatang, anggota  Bawaslu Kab. Cianjur ketika dikonfirmasi Hallo Cianjur yang menyebutkan bahwa memang sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Cianjur  mendapatkan tiga temuan patut diduga adanya pelanggaran netralitas sebagai ASN.

“Yang pertama adanya seorang ASN di Cianjur  yang saat itu mendaftar menjadi bakal calon  sementara yang bersangkutan masih PNS dan sebagai kepala dinas. Hal tersebut sudah diproses dan dilaporkan ke Bawaslu Jawa Barat,” kata  Tatang.

Kemudian temuan kedua, disebutkannya adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dimana  salah seorang camat di Cianjur kota beserta Lurah yang menghadiri salah satu kegiatan pada acara deklarasi dukungan warga terhadap salah satu pasangan calon. Dan kedua pejabat tersebut ikut serta dalam deklarasi tersebut.

“Untuk temuan ke tiga terdapat di Cidaun, dimana ada pegawai Puskesmas yang ikut dalam kegiatan konsolidasi salah satu partai di Dapil 5, dan yang bersangkutan diduga ikut kegiatan tersebut,” ujar Tatang.

Menurut anggota Bawaslu Kab. Cianjur itu, ketiga temuan  tersebut sudah diproses  dan dilaporkan ke Bawaslu Jawa Barat, juga ditembuskan ke Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur.

Ditempat terpisah, ketika dimintai komentarnya  DR Yudi Junadi / PENGACARA PLT BUPATI menyebutkan secara struktur , masif dan sistematis saya pikir pemkab dalam Pilkada akan netral dan imparsial. Hal ini sudah diatur dalam  sejumlah regulasi. Jadi saya jamin untuk itu. Namun individual mungkin saja terjadi keberpihakan pada salah satu paslon dengan  segala alasannya.Silakan saja diperiksa sesuai dengan  perkaranya.

“ Kita juga harus mengingatkan dan sejaligus mengawasi jangan sampai Bawaslu , seperti menggejala dibeberapa daerah, gunakan kebijakan hukum yang populis. Dengan  memposisikan paslon incumbent sebagai  “lawan” demi popularitas.” Ujar DR.Yudi Junadi.

Dijelaskannya juga,  Kinerja Bawaslu juga harus ditelaah dan diawasi bersama.Audit kinerja dan keuangan harus dibuka kepublik sesuai  dengan  prinsip tranparansi anggaran. Sehingga masyarakat juga tahu “kesucian” Bawaslu sebagai  lembaga pengawas. Bawaslu harus  bersih, jangan sampai tersandera kasus. Kontrak pengadaan harus  dibuka ke publik.

(Die RR/HALLOCjr).

Dudi Iskandar, Wartawan Mengabdi Tidak Hanya Dengan Tulisan

HALLO CIANJUR- Cianjur.

Dudi Iskandar, wartawan  media Aspirasi Rakyat yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Cianjur ini, memiliki  jiwa pengabdian  terhadap masyarakat  yang  perlu mendapat apresiasi, karena bukan saja dengan tulisan akan tetapi  juga dengan terjun langsung melayani dengan terpilihnya  sebagai ketua RW 01, Desa Rancaggoong-Cilaku.

“Mengabdi bukan saja harus dengan tulisan, ternyata saya juga memiliki kesempatan untuk mengabdi secara langsung,” ujar Dudi Iskandar yang di PWI Cianjur ini akrab dipanggil  Wa Dudi ketika bincang bincang soal  pengabdian.

Disebutkan Dudi, semula dirinya mengira menjadi ketua RT atau RW tersebut tidak memiliki nilai nilai pengabdian tinggi terhadap masyarakat. Ternyata setelah terpilih jadi ketua RW baru terasakan bahwa  pemimpin paling bawah yang langsung merasakan suka dukanya dalam melayani warga.

“Justru  pimpinan paling bawah yang  gampang kena dampak dari sebuah kebijakan, kami sering kali disalahkan,  dicaci  apalagi sudah menyangkut bantuan sosial,” ujarnya.

Dengan demikian, diakui Dudi Iskandar yang sudah hampir 20 tahun jadi wartawan, merasa bersyukur atas adanya waktu untuk dirinya mengabdi secara langsung ke masyarakat, sehingga bukan saja pandai mengkritik dalam sebuah berita. Tapi bisa juga  langsung  memberikan solusi dalam tindakan nyata di tengah tengah pelayanannya pada warga. ( Wan/HALLOCjr).